Bobby menambahkan pematangan legal teknis masih dilakukan karena tidak semua bisa diatur dalam undang-undang perlindungan data pribadi nanti. Setidaknya, lanjut Bobby, apabila ada hal yang belum termuat dalam pasal di UU PDP nanti, bisa dirujuk ke aturan di bawahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Direktur Lembaga pengawas HAM Imparsial Adri Manto Adiputra mengatakan perlu adanya satu lembaga yang independen untuk mengawasi dan memberikan rambu-rambu implementasi UU PDP nanti.
Tujuannya adalah agar negara bisa terhindar dari kepentingan politik praktik.
"Kita tidak ingin negara mengawasi data pribadi dan juga mengontrol dan kemudian terjadi penyalahgunaan untuk kepentingan jangka pendek," jelas Adri.
